Konsepnews.com – Sebagai Perusahaan Properti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen demi menjalankan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga Jakarta. Salah satunya rencana pengembangan perumahan rakyat yang bersifat modern, layak huni, dan ramah lingkungan.
Hal tersebut diungkapkan Indra S Arharrys selaku Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam acara diskusi dengan media bertema ‘Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020’ yang diselenggarakan pada Hari Kamis (16/01) di Novotel Cikini, Jakarta.
“DKI Jakarta saat ini memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10 persen. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah,” ujar ujar Indra S Arharrys.
Program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah. “Dengan tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat. Dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sudah siap untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, di mana sentra bisnis yang bernama ‘Kawasan Sentra Primer Tanah Abang’ akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD),” jelasnya.
Senada dengan Indra, Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Dr Ir Nasrudin Djoko Surjono, MSI, MBA menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang hingga kini terus berupaya berkolabirasi dengan berbagai pihak baik dari perusahaan daerah maupun sektor swasta untuk bisa mengembangkan kawasan perumahan yang layak huni bagi warga Jakarta ke depannya.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun. Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa ‘special mission vehicle’ untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta,” kata Nasrudin.
Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga di Jakarta yang berpenghasilan rendah (MBR). “Selain itu, kita berupaya menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” lanjutnya.
Pengembangan Perumahan Yang bersifat Vertikal perlu diupayakan untuk menata Jakarta. Kepemilikan hunian dan tanah yang dimiliki warga Jakarta angkanya hanya 47,12 persen, dimana dari angka itu sisanya warga Jakarta sendiri tinggal dan bermukim di lingkungan sewa maupun dilingkungan ilegal. Hal itu membuat Pemerintah DKI Jakarta harus terus mengupayakan pengembangan perumahan yang bersifat vertikal (bertingkat ke atas) untuk mengatasi kepadatan penduduk dan mengurangi angka hunian yang tidak layak bagi warga Jakarta.
Berdasarkan data tahun 2015 lalu, kepemilikan hunian warga di DKI Jakarta diangka 47,12 persen atau 1.276.424 unit rumah yang ada di Jakarta dimiliki oleh warga Jakarta sendiri. Sisanya 52,88 persen warga di Jakarta tinggal di lingkungan sewa dan menempati fasilitas pemerintah.
“Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengembangan hunian yang bersifat vertikal untuk mengatasi kepadatan penduduk dan lingkungan kumuh serta mengatasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang mampu mengatasi masalah polusi yang tinggi di Jakarta,” tutur Dr Ir A Hadi Prabowo MT selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia.
Meski harus sesegera mungkin mengatasi masalah kepadatan penduduk dengan membangun hunian vertikal, dirinya juga berharap pembangunan hunian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bagi warganya juga harus pula memikirkan masalah ruang interaksi sosial dan ruang mobilitas publik bagi warganya, mitigasi bencana, adaptif terhadap krisi iklim di Indonesia, perbaikan kondisi lingkungan. Dan pembangunannya pun harus sesegera mungkin dimulai dengan cara bertahap. ic
