Konsepnews, Jakarta – Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) mendatangi Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (4/9/20), guna melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sumatra Barat. Namun, laporan tersebut ditolak oleh petugas Bareskrim Polri, karena dinilai tak memenuhi unsur yang disyaratkan.
“Kedatangan kami diterima dengan baik. Kami berdiskusi sangat alot. Kesimpulannya, laporan kami tidak memenuhi unsur,” ujar Ketua PPMM David, di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (4/9/20), seperti yang dilansir Tribratanews.
Meski laporan ditolak, namun David tidak keberatan karena menyadari bahwa itu sudah menjadi tugas kepolisian. Sebagai warga negara pihaknya hanya menggunakan hak untuk menempuh jalur hukum dengan membuat laporan.
“Kami merasa sebagai warga negara tugasnya hanya melapor. Kalau diproses atau tidak, itu hak polisi. Kami yakin polisi profesional sesuai tagline promoter dan seimbang melihat situasi ini,” kata David.
Dalam melakukan pelaporan, David menyebut sudah membawa sejumlah barang bukti, seperti flashdisk yang berisi rekaman suara Puan dari situs berbagi Youtube, kemudian hasil cetak media online terkait pernyataan Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat, dan beberapa lampiran lainnya.
“Kami sudah me-review pasal-pasalnya yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” papar David.
Sementara itu, kuasa hukum PPMM Khoirul Amin menambahkan, pihaknya sempat berdiskusi panjang dengan penyidik di Bareskrim Polri.
Khoirul menjelaskan, bahwa penyidik menyebut barang bukti yang dibawa untuk membuat laporan adalah produk jurnalistik, sehingga polisi tidak bisa menerima laporan tersebut.
“Kami diterima bagian Siber sama Kriminal Umum, kami berdiskusi panjang. Mabes Polri sudah MoU dengan Dewan Pers yang mana kalau produk jurnalistik harus ada rekomendasi dari Dewan Pers,” jelas Khoirul.
Sementara itu sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani ketika mengumumkan pasangan Cagub-Cawagub Sumatera Barat untuk Pilkada 2020 sempat menyatakan harapannya, agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila.
“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” tukas Puan Maharani. Ucapan itulah yang diduga kuat membuat beberapa orang Minang merasa tersinggung. yz
