Selain dana otsus, dana tambahan infrastruktur juga diberikan untuk Papua. Total dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan Rp 3 triliun pada 2015, meningkat menjadi Rp 4,7 triliun pada APBN 2020.
Menurut Arif Takari Wibowo, diperlukan pengaturan ulang untuk mekanisme dana tambahan infrastruktur yang mencakup kepentingan kota dan daerah di Papua.
Arif Takari Wibowo juga menilai, dengan karakter masyarakat Papua yang nomaden, suka bertengkar, maka perlu melibatkan pihak lain agar dapat menjalankan pembangunan. Maksudnya adalah pendorong sebagai pihak penengah.
“Program Pemerintah untuk Papua sudah bagus, hanya sebaiknya perlu melibatkan peran swasta untuk membuat strategi guna mengatasi budaya kekerasan di Papua. Swasta bisa bersinergi dengan Pemerintah, karena di Papua perlu bikin kota mandiri, agar keragaman budaya adat Papua membaur,” imbau Arif Takari Wibowo.
“Dalam hal ini, faktor pihak swasta untuk membangunan Papua adalah harapan besar kami. Karena kami yakin, harapan pihak swasta yang bagian dari NKRI adalah sama, yakni menginginkan tanah Papua maju dan sejahtera,” tandas Arif Takari Wibowo. yz
