JAKARTA, KONSEPNEWS – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, mendapat banyak tanggapan positif. Salah satunya dari kalangan mantan aktivis 98, Yoega Diliyanto, yang merupakan Koordinator Alumni KM Jayabaya.
Yoega menyatakan sepakat dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, langkah itu cukup realistis untuk diterapkan.
Argumentasinya pun menarik, tak hanya karena memakan biaya politik yang tinggi, Yoega menilai pilkada langsung memiliki dampak ekologis yang tidak main-main.
Menurutnya, biaya pilkada tinggi yang tinggi dapat menjadi pintu masuk kerusakan lingkungan yang massif.
Ia mengatakan, karena memerlukan biaya tinggi, pilkada langsung membuka peluang para kontestan berkongsi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak yang berpotensi memiliki andil dalam kerusakan lingkungan.
Yoega Diliyanto
Yoega mencontohkan, terbukanya peluang kerja sama antara calon kepala daerah dengan pihak pertambangan, Perkebunan atau kehutanan yang menawarkan dukungan finansial.
“Sebagai imbalan, pemerintah daerah cenderung memberikan izin eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” ujarnya pada awak media di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, praktik ini pada akhirnya seringkali mengarah pada aksi pembukaan lahan, perambahan hutan dan eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan.
Tak hanya itu, lanjutnya, kongsi antara calon kepala daerah dengan pihak-pihak yang memiliki andil dalam kerusakan lingkungan, membuat pilkada hanya terjebak pada isu-isu populis, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan.
“Isu-isu itu tidak salah dan sangat baik untuk dikampanyekan, namun kita nyaris tak pernah melihat calon kepala daerah mengkampayekan isu lingkungan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini pada akhirnya tidak menyentuh isu atau masalah ekologis secara menyeluruh, seperti kepedulian atas keragaman hayati, mengurangi emisi karbon, mkroplastik dan masih banyak lainnya.
Sementara pemerintah pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap isu lingkungan di tingkat global dengan beberapa langkah penting.
Salah satu komitmen utama adalah penargetan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% di bawah skenario bisnis-usual pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan finansial internasional.
Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emissions pada sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU) pada tahun 2030.
Selain itu, Indonesia telah menyusun Strategi Jangka Panjang untuk Pengurangan Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR 2050) yang menetapkan target mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih awal.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan Energi Terbarukan Baru (NRE) menjadi 23% dari campuran energi nasional pada tahun 2025.
Dalam pandangan Yoega, semua komitmen Indonesia dalam isu lingkungan tersebut akan menjadi ‘mentah’ kembali, jika kita masih menerapkan mekanisme pilkada langsung.
“Pilkada langsung menjadikan kepala daerah tidak menjalankan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap isu isu lingkungan yang disepakati di forum internasional,” paparnya.
Karena itulah, menurut Yoega, konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan.
Selain biayanya lebih murah, pemilihan kepala daerah lewat DPRD, juga membuka peluang Indonesia memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik. yz
