Satunews.com, Jakarta – Pada Februari 2025, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia, yang akan digelar pada 17-21 Februari di Jakarta.
Forum ini akan menjadi tempat pertemuan lebih dari 500 peserta dari berbagai negara Asia, termasuk Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu agraria dan pertanahan.
Indonesia terpilih sebagai tuan rumah berdasarkan berbagai alasan, termasuk adanya pemerintahan baru yang membuka peluang baru untuk kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mempercepat reforma agraria.
Menurut Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pemilihan Indonesia menunjukkan kepercayaan dunia terhadap komitmen gerakan masyarakat sipil Indonesia dalam menuntut perubahan kebijakan agraria yang lebih berpihak pada rakyat.
ALF 2025 akan menjadi momen penting bagi Indonesia, khususnya dalam menuntut komitmen politik pemerintah untuk mempercepat redistribusi tanah dan menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlangsung lama.
Indonesia dihadapkan pada realitas ketimpangan penguasaan tanah, di mana hanya 1 persen kelompok yang menguasai 68 persen kekayaan alam dan tanah negara, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan.
Forum ini juga akan diisi dengan kunjungan ke tiga lokasi yang sedang mengalami konflik agraria besar, antara lain: Kasepuhan Jamrud di Banten, Desa Gunung Anten yang mengalami konflik agraria selama 32 tahun, serta Desa Sukaslamet di Indramayu, yang menjadi episentrum konflik agraria di Jawa Barat.
Kehadiran peserta forum yang berasal dari berbagai negara di Asia, akan menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan memperjuangkan hak atas tanah yang lebih adil serta berbicara tentang solusi-solusi praktis untuk mengatasi masalah agraria di Asia.
Dewi Kartika menegaskan bahwa ALF adalah ruang solidaritas bagi masyarakat di Asia untuk memperjuangkan kedaulatan tanah, berbagi pengetahuan, dan mendorong solusi yang lebih berfokus pada keadilan sosial.
Melalui forum ini, Indonesia akan menunjukkan langkah-langkah nyata yang telah diambil dalam reforma agraria, serta langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan petani, mengembangkan koperasi rakyat, serta meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan.
Presiden Prabowo menjadikan reforma agraria sebagai bagian integral dari pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan pemulihan alam.
Selain itu, Asia Land Forum 2025 juga akan membahas beberapa isu besar, termasuk perempuan dan tanah, perlindungan pembela hak atas tanah, konflik agraria, serta aksi iklim untuk memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan dalam tata kelola lahan tidak merusak lingkungan dan masyarakat lokal.
Anu Verma dari International Land Coalition menyoroti bahwa meskipun Asia adalah benua yang kaya dengan sumber daya alam, namun perburuan mineral dan investasi tanah yang semakin besar justru semakin merugikan masyarakat lokal, terutama perempuan.
Ini menunjukkan perlunya sebuah kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, dan perempuan.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi, juga menyebutkan bahwa forum ini penting untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya keseimbangan antara industrialiasi dan keberlanjutan lingkungan, agar reforma agraria yang dijalankan tidak hanya menguntungkan sektor industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah, ALF 2025 menjadi sebuah langkah besar dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kedaulatan pangan di Asia, sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Asia.(san/*)
