JAKARTA, KONSEPNEWS – Di tengah riuh rendah jagat digital yang dijejali komentar dangkal dan konten viral murahan, hadir satu ruang sunyi bernama “Dear Presiden”. Podcast ini bukan hanya berbeda, tapi juga sengaja mengambil jalur yang dilupakan banyak orang: bicara ke Presiden dengan data, bukan drama. Digagas oleh tiga jurnalis senior—Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F Yudo—podcast ini tak lebih dari 15 menit tiap episode, tapi menyimpan bobot yang tak bisa diremehkan.
Setiap episode berangkat dari satu pertanyaan: “Apakah ini perlu Presiden tahu?” Jika jawabannya tidak, maka topik batal ditayangkan. “Kita tuh sering banget batal tayang karena merasa isu yang dibahas nggak cukup penting buat Presiden,” ujar Didi. Ketiganya sepakat bahwa mereka bukan pemburu trending, tapi pembawa pesan yang jujur. Dalam dunia podcast penuh sensasi, Dear Presiden memilih bicara yang perlu, bukan yang menarik.
Podcast Dear Presiden telah menempuh perjalanan 100 episode lebih. Salah satu episode yang paling menggugah adalah soal kisruh beras oplosan. Dengan pendekatan jurnalisme investigatif ringan, mereka menunjukkan ketidaksesuaian antara data produksi beras, data impor, dan stok gudang Bulog. “Kalau data pemerintah sendiri bilang produksi naik, lalu siapa yang nyetok sampai membusuk?” tanya Haris dengan nada mengkritik. Kritik ini bukan asumsi, tapi diletakkan di atas landasan logis dan faktual.
Di era ketika podcast bisa menjual nostalgia, cinta segitiga, hingga paranormal, Dear Presiden justru bersikeras menghindari semua itu. “Kami sadar betul, obrolan soal selingkuh bisa viral. Tapi masa jurnalis mau ikut-ikutan?” kata Dok. Mereka tetap pada jalurnya: jurnalisme independen yang tak mengejar klik. Mereka percaya bahwa suara yang tidak ramai tetap bisa mengusik kekuasaan—asal konsisten dan faktual.
Tak seperti podcast lain yang mengundang pakar untuk mendongkrak pamor, Dear Presiden memilih tidak menghadirkan siapa pun selain suara mereka sendiri. “Kita tahu kapasitas kita. Kita bukan profesor, tapi jurnalis yang paham data,” kata Haris. Ini membuat podcast terasa personal dan fokus, bukan ajang unjuk intelektualitas.
Beberapa tema yang mereka angkat sempat mengundang respons tak terduga. Saat mereka menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara dan peran Gibran, dalam sebulan isu itu ramai dibicarakan di kabinet. “Kami nggak yakin itu karena kita. Tapi minimal kami tahu: isu ini pantas dibahas,” ujar Didi. Tanda-tanda semacam itu menjadi penegas bahwa jalur sunyi pun bisa punya gema.
Mereka menyadari bahwa algoritma tidak berpihak pada konten kritis. Tapi mereka tetap melaju. “Kalau cuma mau viral, gampang. Tapi negara ini butuh suara yang jujur, bukan suara yang paling keras,” kata Haris menutup. Dalam semesta digital yang bising, suara lirih pun bisa menembus tembok kekuasaan—asal tak menyerah.
Podcast Dear Presiden kini jadi contoh kecil tentang bagaimana jurnalisme tetap bisa relevan di era konten cepat saji. Ia tak punya efek suara dramatis atau bintang tamu viral, tapi ia punya satu kekuatan: keberanian menyampaikan yang perlu disampaikan, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. san/*
