Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap membengkaknya utang proyek tersebut. Pemerintah bersama Danantara, superholding BUMN, kini tengah mencari solusi terbaik untuk menstabilkan pembiayaan. Salah satu opsi yang dikaji adalah dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk melunasi utang KCJB. Ia menekankan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan BPI Danantara Indonesia, yang kini menerima seluruh dividen BUMN. “Dulu pemerintah yang menanggung, tetapi sekarang seluruh dividen sudah dialihkan ke Danantara. Artinya, mereka cukup mampu menutup kewajiban itu,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Total utang proyek KCJB saat ini mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp 120,38 triliun. Sebanyak 75 persen pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun. Namun, proyek ini sempat mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS, yang menambah utang baru dengan bunga di atas tiga persen.
Di tengah polemik tersebut, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Ia menegaskan bahwa proyek Whoosh sejak awal bukan ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk investasi sosial. “Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba. Keuntungan yang dicari adalah sosial—bukan finansial,” kata Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Menurut Jokowi, pembangunan Whoosh dilatarbelakangi oleh kemacetan parah di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung puluhan tahun. Kerugian akibat kemacetan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan kereta cepat untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Ia mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi sekitar Rp 400 miliar per tahun dari Pemprov DKI Jakarta untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI. Jika seluruh jalur MRT rampung, subsidi diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun per tahun. “Subsidi ini bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk mengubah perilaku masyarakat,” ujarnya.
Jokowi juga menyebut, manfaat transportasi massal sudah mulai terasa. MRT Jakarta telah melayani sekitar 171 juta penumpang, sementara Whoosh mencatat lebih dari 12 juta pengguna sejak beroperasi. Ia optimistis, perubahan budaya masyarakat menuju penggunaan transportasi umum akan terus berkembang.
Selain mereduksi kemacetan, Jokowi menilai proyek-proyek transportasi massal memberi dampak ekonomi berantai. Keberadaan Whoosh, katanya, telah memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur Jakarta–Bandung. “Efeknya bukan hanya soal waktu tempuh, tapi juga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah,” tegas Jokowi.AA
