SITUBONDO, KONSEPNEWS – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan, menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi di daerah melalui penerapan prinsip kerja “4P” saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.
Dalam arahannya, Prof. Zudan menjelaskan bahwa 4P terdiri dari People (kualitas ASN), Process (cara kerja efektif), Product (hasil kerja konkret), dan Perception (kolaborasi membangun citra positif). Keempat aspek tersebut harus berjalan seimbang agar pelayanan publik semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Standar layanan harus mengacu pada empat indikator utama: kemudahan, kecepatan, kemanfaatan, dan kepuasan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun persepsi publik melalui kinerja ASN yang profesional dan kolaboratif,” ujar Prof. Zudan dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Ia juga mendorong seluruh ASN di Situbondo untuk berkolaborasi dalam mengangkat potensi daerah, khususnya identitas “City of Bonsai” yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya tarik wisata. Menurutnya, sinergi antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat branding daerah tersebut.
Selain itu, Prof. Zudan menekankan bahwa kinerja birokrasi harus selaras dengan arah kebijakan kepala daerah. Ia menyebut soliditas ASN menjadi fondasi utama dalam mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan turut memaparkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan di BKN, seperti penetapan 12 periode kenaikan pangkat dalam setahun, penghapusan batasan jenjang pangkat antara atasan dan bawahan, serta kehadiran fitur “Lemari Digital” dalam platform MyASN untuk memudahkan pengelolaan dokumen kepegawaian.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah masuk dalam 163 daerah yang menerapkan sistem manajemen talenta. Sistem ini dinilai mampu mempercepat pengisian jabatan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi ASN secara digital. “Melalui manajemen talenta, pimpinan dapat langsung mengidentifikasi ASN sehingga proses pengisian jabatan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Di sisi lain, Prof. Zudan mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebut empat risiko utama yang harus diantisipasi, yakni risiko likuiditas, operasional, reputasi, dan hukum, guna menjaga stabilitas dan kredibilitas birokrasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati Ulfiyah, serta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Sony Sultana bersama jajaran pimpinan perangkat daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat reformasi birokrasi dan mendorong kemajuan daerah. san/*
