JAKARTA, KONSEPNEWS – Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa semakin diperkuat melalui Jaga Desa Award 2026 yang digelar Kejaksaan RI bersama ABPEDNAS. Ajang ini diikuti lebih dari 3.300 desa dari seluruh Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap transparansi tata kelola desa.
Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Aditya Yusma, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga edukasi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan desa yang baik dan bebas dari masalah hukum.
“Program ini bukan hanya mempromosikan potensi desa, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan desa yang baik agar terhindar dari masalah hukum,” ujar Aditya.
Melalui lomba film pendek dalam Jaga Desa Award, masyarakat didorong untuk aktif menyuarakan kondisi desa mereka. Media visual dipilih karena dinilai efektif dalam menyampaikan pesan transparansi dan pengawasan.
Program ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang telah dikembangkan melalui aplikasi “Jaga Desa”. Sistem ini memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaporan.
Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Reda Manthovani, menekankan pentingnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses verifikasi laporan di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari kontrol sosial yang kuat.
“Anggota BPD membantu memastikan laporan sesuai kondisi nyata di lapangan, sehingga tidak hanya bergantung pada laporan administratif,” jelas Reda.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo melihat program ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing.
Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program agar masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam proses pengawasan.
Dengan sistem yang semakin terbuka dan partisipatif, diharapkan masyarakat desa memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap pembangunan di wilayahnya.
Ke depan, program Jaga Desa diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan sekaligus mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan membangun desa mereka sendiri. san/*
