KOTA BOGOR, KONSEPNEWS – Modernisasi pelayanan unjuk rasa kembali menjadi fokus Polri dalam Apel Kasatwil 2025, ketika institusi tersebut memperlihatkan peragaan terpadu yang menggambarkan standar baru pengendalian massa yang lebih humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dipimpin oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib, simulasi megah ini menghadirkan gambaran nyata tentang bagaimana aparat harus bertindak dalam lima eskalasi aksi, mulai dari tertib hingga rusuh berat, lengkap dengan prosedur yang sejalan dengan Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009.
Peragaan berlangsung layaknya sebuah pementasan lapangan yang penuh presisi dan ketegangan visual. Di tahap tertib, polisi tampil sebagai penjaga harmoni sosial, melakukan imbauan dengan pendekatan preventif. Namun saat situasi berkembang menjadi kurang tertib, petugas bergerak menggunakan kendali tangan kosong lunak dan negosiasi intensif yang dipimpin Kapolres sebagai pengendali taktis. Fokus pada komunikasi menjadi sorotan penting dalam pendekatan baru ini.
Memasuki fase tidak tertib, simulasi menunjukkan bagaimana aparat harus merespons dengan tindakan lebih tegas, termasuk penggunaan kendali keras dan pendorongan dengan AWC. Transisi antar fase ditampilkan dengan disiplin yang menggambarkan betapa pentingnya ketepatan penilaian situasi di lapangan. Setiap tindakan dirancang untuk tetap berada dalam koridor hukum, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional.
Pada tahap rusuh, intensitas meningkat tajam. Massa digambarkan melakukan perusakan dan serangan fisik, memaksa polisi menerapkan alat non-mematikan seperti gas air mata dan senjata tumpul. Sementara di skenario rusuh berat, lintas ganti ke satuan Brimob atau tim Raimas diperagakan, menunjukkan kesiapan Polri dalam mengamankan situasi ekstrem tanpa mengabaikan prinsip HAM.
Peragaan ini juga menampilkan bagaimana berbagai fungsi Polri bergerak secara kolaboratif. Sabhara menjadi garda awal, Propam memonitor kepatuhan, Reskrim mendeteksi provokator, Intelkam melakukan penggalangan, Lalu Lintas mengatur arus, hingga Humas yang memastikan seluruh langkah terdokumentasi. Kehadiran K-9 dan negosiator bersertifikat menambah kedalaman simulasi, memperlihatkan kompleksitas operasi yang sesungguhnya.
Tak kalah menarik, Polri memperkenalkan teknologi anyar yang kini digunakan dalam operasi lapangan. Helm Dalmas dengan konektor suara jarak jauh serta penggunaan drone untuk pemetaan situasi memberi kesan futuristik, seakan membawa standar pengamanan aksi Indonesia memasuki babak baru. Teknologi ini membuat proses pengendalian massa lebih presisi dan minim risiko.
Brigjen Ngajib menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi hanya lima fase menjadi kunci efektivitas. Menurutnya, aparat di lapangan harus memahami bahwa reaksi spontan tanpa alur jelas justru memperbesar risiko. Dengan model baru ini, setiap tindakan memiliki pijakan evaluatif yang memastikan akuntabilitas terjaga.
Melalui peragaan di Apel Kasatwil ini, Polri ingin menunjukkan bahwa pelayanan unjuk rasa bukan lagi sekadar bentuk pengamanan, tetapi representasi kualitas pelayanan publik modern. Dengan pendekatan humanis, teknologi canggih, dan tata kerja yang lebih rapi, Polri menempatkan dirinya sebagai institusi yang siap menghadapi tantangan demokrasi kontemporer dengan cara yang lebih beradab dan bertanggung jawab. ich
