JAKARTA, KONSEPNEWS – Isu mengenai kesenjangan pendapatan pekerja dan pejabat kembali mencuat ke ruang publik, kali ini melalui suara aktris Cinta Laura Kiehl. Dalam sebuah video monolog yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Cinta menyoroti ketimpangan kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Fenomena selebritas yang berbicara mengenai isu sosial-ekonomi bukanlah hal baru. Namun, kritik Cinta Laura menarik perhatian karena disampaikan dengan bahasa yang lugas, disertai data, dan menyentuh aspek keadilan sosial. Ia menyinggung fakta bahwa sekitar 47 persen dari 53 juta pekerja di Indonesia masih menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Ini bukan sekadar angka. Bayangkan, gaji Rp3,1 juta per bulan itu seringkali harus membiayai satu keluarga, bukan satu orang,” ujar Cinta Laura dalam monolognya.
Cinta Laura juga menyoroti kontrasnya realitas tersebut dengan pendapatan pejabat negara, khususnya anggota DPR, yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan dari gaji dan tunjangan. Menurutnya, ketidakpekaan pejabat terhadap situasi rakyat menjadi akar dari kekecewaan publik.
“Akhir-akhir ini ada kalkulator ajaib, 3 juta kali 26 hari sama dengan 78 juta per bulan. Sebuah blunder yang bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi soal rasa keadilan,” kata Cinta Laura.
Pesan yang ia sampaikan menekankan bahwa kemarahan masyarakat tidak semata dilandasi rasa iri, melainkan karena logika keadilan dianggap diabaikan. “Guru diberi Rp3 juta sebulan sudah bersyukur, tapi ada pejabat yang merasa Rp3 juta per hari itu kurang. Rakyat marah karena nurani mereka terluka,” tambahnya.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kesenjangan sosial, suara dari kalangan figur publik seperti Cinta Laura menambah bobot perdebatan. Kritik tersebut seolah menjadi cermin bahwa isu ketenagakerjaan tidak lagi hanya menjadi domain serikat pekerja atau ekonom, melainkan juga masuk ke ranah budaya populer.
Cinta menutup pesannya dengan kalimat yang menohok: “Rakyat enggak butuh pejabat yang jago berhitung tunjangan. Rakyat butuh pemimpin yang jago menghitung nurani.” ***
