Di Masa Pandemi, BPJS Jakarta Didorong Perluas Kepesertaan dan Perbaiki Layanan

by

Konsepnews.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta didorong untuk terus meningkatkan kepesertaan dan layanan tidak hanya kepada tenaga kerja aparatur sipil negara (ASN) tetapi juga kepada para pekerja informal lainnya.

Harapan tersebut muncul dalam sebuah diskusi mengenai BPJS Ketenagakerjaan, yang digagas oleh Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) dan Elangnews.

Acara diskusi tersebut bertajuk “Implementasi Inpres No 2 Tahun 2021 dan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Kepesertaan yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan, secara daring dan luring di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Pembicara yang tampil anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Pusat Hery Susanto, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Eko Nugriyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, anggota DPRD DKI Jakarta Syarif, Asisten Ahli ORI Pusat M Sobirin dan aktivis buruh Jusuf Rizal dan pengamat kebijakan publik dan wartawan senior PWI Yusuf.

Eko mencontohkan di Jawa Barat, kepesertaan BPJS sudah meluas tidak hanya untuk pekerja swasta dan ASN tetapi juga sudah menyasar kepada pekerja informal.

“Misalnya guru ngaji, pengurus gereja, marebot masjid mendapat subsidi dari APBD. Iuran mereka ditanggung pemerintah daerah,” kata Eko.

Eko pun berharap perluasan kepesertaan yang diamanatkan Inpres No 2 Tahun 2021 yang memberi kesempatan kepada pekerja informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diterapkan di Jakarta.

Dijelaskan Eko, setelah keluarnya Inpres No 2 Tahun 2021 performa BPJS sekarang dinilai tidak berdasarkan rugi dan laba.

“BPJS Ketenagakerjaan kini melindungi seluruh pekerja yang berkarya untuk bangsa ini. Iuran 100 persen menjadi manfaat untuk pekerjaan ketika ada risiko,” ujar Eko.

Tugas ini, sambung Eko, tentu sangat berat. Karena itu secara moral butuh dukungan masyarakat yang harus mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Karena ini ejawantah dari hak asasi manusia yang memilih untuk berkarya, memilih bekerja juga memilih untuk memiliki risiko,” katanya.

Syarief mengamini keinginan dan harapan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta untuk memperluas kepesertaan dari kalangan pekerja informal yang disebutkan sekira 1 juta orang yang disebutkan Eko sekira Rp200 miliar.

“Bagi DKI Jakarta duit sebesar itu gampang. Dana Bansos saja Rp1,2 triliun,” selorohnya.

Untuk tahun 2022 memang, kata politikus Gerindra ini, tidak bisa dianggarkan. Ini karena APBD sudah diteken Mendagri.

Namun Syarief mengusulkan bila tetap ingin mendapatkan anggaran untuk tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta tinggal melobi Kemendagri untuk memasukkan anggaran kepesertaan tenaga kerja informal.

“Kalau dilobi kemungkinan bisa. Ini lobi tingkat tinggi. Nanti masuknya bisa ke dalam dana bansos atau diambil dari pos lain. Kalau bisa Rp100 miliar dulu jangan sekaligus,” ujarnya.

Sementara Yusuf memuji Jokowi yang mengeluarkan Inpres No 2 Tahun 2021. Jurnalis senior itu menyebut Jokowi sangat berempati kepada warganya khususnya kepada pekerja dan juga tenaga kerja informal.

Hery Susanto dalam pemaparan kuncinya menyatakan tekanan kepada BPJS Ketenagakerjaan memang sangat berat akibat pandemi COVID-19 ini.

“Tekanan akibat pandemi berdampak pada melemahnya roda perekonomian nasional. Dalam pandemi ini sungguh banyak tekanan karena banyak PHK dan karyawan yang dirumahkan. Satu-satunya bekal mereka adalah jaminan hari tua. (JHT). Banyak yang ingin narik JHT,” ujar Hery.

“Pekerja dan pemberi kerja susah membayar iuran. Ini ada dampaknya pada BPJS,” tambahnya.

Inpres No 2 Tahun 2021 juga dipuji Hery karena dengan kebijakan dan kewenangannya itu mengerahkan 26 kementerian dan lembaga untuk melakukan tugas dan fungsi untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bebannya dimasukkan ke APBN dan APBD.

“Melalui Inpres ini, BPJS yang awalnya itu modal dari pekerja dan pemberi kerja kini diguyur APBN dan APBD,” kata Hery.

Kini yang menjadi persoalan, sambung Hery, implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2021.

Hery juga mencatat, sejak pandemi sebanyak 3,5 juta kena PHK dan 24,5 juta dirumahkan. Sementara data Kemenkeu menyebut sampai 5 juta orang. “Kadin lebih banyak lagi sampai 6,4juta,” ujar Hery.

Keluhan utama dari para pekerja yang di-PHK adalah mencairkan dana JHT mereka.

“Masih ada jutaan yang belum mendapat klaim. Tidak tahu cara mengklaim. Dulu bisa ke kantor. Sekarang ada pembatasan kuota karena Covid,” pungkasnya. yz