AMBON, KONSEPNEWS – DPRD Provinsi Maluku menyampaikan kekecewaan mendalam atas turunnya pendapatan Pasar Mardika, pasar terbesar di Kota Ambon, yang jauh di bawah target tahun ini.
Dari proyeksi awal sebesar Rp 18 miliar, realisasi pendapatan tercatat hanya Rp 900 juta. Estimasi terbaru pun dipangkas menjadi Rp 5 miliar, tetap jauh dari harapan.
Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah mengancam proyeksi fiskal daerah dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
“Ini bukan sekadar angka yang tidak tercapai, ini soal komitmen dan kemampuan mengelola aset daerah. Pasar Mardika punya potensi besar, tetapi kenapa tidak bisa dimaksimalkan?” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Rabu (26/11/2025).
Tata Kelola Dinilai Buruk
Benhur menyebut tata kelola pasar sebagai akar persoalan. Pengelola dinilai gagal menghadirkan lingkungan yang layak bagi pedagang maupun pembeli.
Ia menyoroti:
sistem retribusi yang tidak efektif,
kebersihan pasar yang tidak memadai,
serta keamanan yang dinilai lemah.
Akibatnya, banyak pedagang memilih berjualan di luar area pasar.
“Pedagang lebih nyaman berjualan di pinggir jalan karena kondisi di dalam pasar tidak mendukung. Pengelola harusnya lebih kreatif menarik pedagang maupun pembeli,” katanya.
Opsi Serahkan Pengelolaan ke Pemkot Ambon
Melihat kondisi yang terus memburuk, DPRD Maluku membuka peluang menyerahkan pengelolaan Pasar Mardika sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Ambon.
Menurut Benhur, Pemkot dinilai memiliki perangkat yang lebih lengkap—Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kebersihan—yang dianggap mampu melakukan penataan lebih efektif.
Namun opsi ini turut memunculkan pertanyaan: apakah langkah tersebut merupakan solusi, atau justru bentuk pengakuan bahwa Pemprov Maluku gagal mengelola asetnya sendiri?
Sebagian pihak menilai penyerahan pengelolaan hanya akan memindahkan persoalan tanpa jaminan perbaikan.
Tantangan Jika Dikelola Pemkot
Jika Pemkot Ambon benar-benar mengambil alih, sejumlah tantangan besar menanti, mulai dari penataan pedagang kaki lima, pemberantasan pungutan liar, hingga praktik ilegal yang telah lama terjadi.
Di luar itu, Pemkot juga dituntut memiliki visi yang jelas untuk menjadikan Pasar Mardika sebagai pusat perdagangan modern yang kompetitif, sekaligus menjaga identitas historisnya bagi warga Ambon.
DPRD mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Pasar Mardika, melibatkan pedagang, pengelola, dan masyarakat.
“Pasar Mardika adalah aset dan potensi kita. Tidak boleh lagi ada penundaan. Kita harus bertindak sekarang,” tegas Benhur.
Dengan kondisi yang semakin mendesak, masa depan Pasar Mardika kini berada pada titik krusial: apakah Pemprov mampu memperbaiki tata kelola, atau pengelolaan akan beralih ke Pemkot Ambon.
“Masyarakat Maluku berharap Pasar Mardika kembali menjadi kebanggaan dan sumber pendapatan daerah yang signifikan,” tutup Benhur. ***
