JAKARTA KONSEPNEWS – Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Metro Jaya menggelar diskusi bertajuk ‘ Waspada Kejahatan Siber, Masyarakat Harus Bagaimana ‘ di Ballroom Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (7/7) sore.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Panit I Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya IPDA Satrio, Juru Bicara Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra dan kuasa hukum korban jasa titip (jastip) tiket Coldplay, Muhamad Zainul Arifin.
IPDA Satrio menuturkan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap kejahatan penipuan di media sosial seperti modus jastip tiket konser Coldplay rata-rata pelaku tidak memiliki kemampuan teknologi informasi atau IT yang mempuni. Bahkan beberapa di antaranya hanya lulusan sekolah dasar alias SD.
Ia menyebut sebagian besar terjadinya kejahatan penipuan di media sosial karena keteledoran para korban.
“Untuk kasus-kasus penipuan ini yang beberapa kali kita hadapi tidak semua orang yang melakukan penipuan itu orang yang jago atau orang yang pandai dalam hal IT ,” kata Satrio di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2023).
“Saya rasa lebih banyak kepada keteledoran daripada korban ataupun kurangnya literasi digital untuk masyarakat kita,” sambungnya.
Satrio mengatakan, berdasar pengalaman dari beberapa pengungkapan kasus penipuan di media sosial, pihaknya baru menemukan satu pelaku yang memang memiliki kemampuan IT cukup mempuni. Sedangkan selebihnya hanya orang biasa yang memanfaatkan momentum seperti ramainya peminat konser Coldplay.
“Ada di daerah Sulawesi sana, saya mendapati itu cuma satu orang yang punya kemampuan biasa memprogram itu satu orang. Itu disebut mekanik di sana. Kalau pelaku-pelakunya (lulusan) SD aja nggak lulus (SMA ) banyak,” ujarnya.
Atas hal itu, Satrio mengimbau masyarakat untuk lebih waspada. Khususnya dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tidak jelas asal-usulnya.
Sementara itu, Muhamad Zainul Arifin kuasa hukum korban kasus jastip tiket Coldplay menilai terjadi kejahatan penipuan di media sosial merupakan bentuk kegagalan kementerian dan lembaga pemerintah dalam melakukan langkah antisipatif. Meski, beberapa korban memang ada yang berulang kali tertipu dengan modus yang serupa.
“Sebetulnya bukan keteledoran dari kawan-kawan korban, tetapi keteledoran dari pemerintah bagaimana cara mengantisipasi ini,” katanya.
Bagaimanapun, menurut Zainul pemerintah tidak bisa menyamaratakan status pendidikan dan ekonomi korban. Sehingga, dalam situasi seperti ini pemerintah semestinya lebih aktif melakukan langkah-langkah pencegahan.
“Jadi jangan disamakan kluster mana masyarakat menengah dan masyarakat yang menengah ke atas. Karena bagaimanapun juga kawan kawan masyarakat di luar sana pendidikannya tidak sama,” ujarnya .
“Tapi inilah fungsi pemerintah untuk melakukan antisipasi. Kalau tidak ada (antisipasi), dibiarkan begitu saja maka korban akan terjadi dan terjadi lagi,” kata Zainul. Zan
