JAKARTA, KONSEPNEWS – Partai Golkar mengalami penurunan signifikan dalam perolehan kursi di DPRD Maybrat pada Pemilihan Umum 2024, dengan penurunan dari empat kursi pada periode 2019 menjadi tiga kursi pada 2024.
Penurunan ini terjadi bersamaan dengan ketidakmampuan Golkar untuk meraih kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) III Ayamaru Raya, di mana partai ini gagal mendapatkan dukungan.
Dalam Pilkada Kabupaten Maybrat 2024, tampaknya Partai Golkar juga menghadapi dilema strategis. DPD II Golkar Kabupaten Maybrat dan DPD I Golkar Provinsi Papua Barat Daya diduga memilih untuk mendukung calon eksternal partai yang tidak dikenal memiliki kontribusi signifikan terhadap Golkar selama ini, sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati.
Lebih jauh, ada kekhawatiran mengenai afiliasi politik dari calon-calon tersebut dengan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Misalnya mereka yang terafiliasi dengan Fera Kambu, tokoh yang aktif dalam kampanye pro-Papua Merdeka di Australia, yang menambah kompleksitas dukungan terhadap pasangan calon ini.
Origenes Nauw, politisi senior Partai Golkar di Papua Barat Daya, mengungkapkan kekhawatirannya.
“Golkar harus menunjuk dan mendukung bakal calon bupati dan wakil bupati yang memiliki rekam jejak integritas terhadap NKRI dan tidak terafiliasi dengan gerakan OPM atau separatis. Mendukung calon eksternal yang tidak memiliki latar belakang kontribusi terhadap partai serta terindikasi berafiliasi dengan gerakan separatis dapat merugikan citra dan posisi politik Golkar di tingkat nasional serta di Papua dan Maybrat,” kata Origenes
Kritik terhadap keputusan ini menyebutkan bahwa dukungan terhadap calon eksternal yang terindikasi berafiliasi dengan OPM bisa berdampak negatif pada posisi politik dan citra Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun di Papua dan Maybrat.
Oleh karena itu, ada desakan agar Golkar mempertimbangkan kembali usulan pencalonan figur-figur yang terafiliasi dengan OPM.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah menekankan pentingnya mengutamakan kader internal dalam pencalonan kepala daerah.
Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak untuk menilai kembali strategi dan memastikan calon yang diusung tidak hanya memiliki kapabilitas tetapi juga berkomitmen terhadap prinsip nasionalisme dan integritas negara.
Golkar diharapkan akan mengambil langkah strategis yang sesuai dengan perintah ketua umum, dengan mengutamakan kader internal dan pemimpin yang pro-NKRI dalam Pilkada 2024.
“Pemikiran Golkar harus jauh ke depan. Untuk daerah yang ada konflik keamanan dan bisa berdampak ke sosial politik, harus dipahami oleh parpol, agar tidak mengendorse figur-figur binaan separatis atau OPM. Maybrat harus dikawal agar Bupatinya tidak setitik pun diragukan nasionalismenya,” kata Oriegens.
Ia juga mengingatkan agar Golkar berdiri di garda terdepan untuk mengawal NKRI. “Sejarah Golkar itu lahir untuk mencegah bibit-bibit separatisme diantara calon-calon pemimppin kita. Golkar ahrus berhati-hati dalam memberikan rekoemndasi ke tokoh tertentu,” pungkas Origenes. yz
