KOTA BANDUNG, KONSEPNEWS – Pemerintah Pusat bersama UNICEF resmi memulai penguatan kerja sama pembangunan manusia dan pemenuhan hak anak melalui Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF Periode 2026–2030 yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (18/5/2026). Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan anak secara berkelanjutan di Jawa Barat.
Rapat koordinasi dihadiri unsur Pemerintah Pusat, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari jajaran Pemprov hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Kepala Bappeda dan perangkat daerah terkait. Sementara dari Pemerintah Pusat hadir perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Erwan Setiawan menegaskan pembangunan manusia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan berkelanjutan. “Oleh karena itu, arah pembangunan Jawa Barat ke depan menitikberatkan pada penguatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Erwan.
Menurutnya, kolaborasi dengan UNICEF memiliki arti strategis untuk mempercepat target pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Fokus kerja sama mencakup sektor gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, lingkungan, sanitasi, hingga kebijakan sosial yang berkaitan langsung dengan hak anak.
Dalam pemaparannya, UNICEF menjelaskan Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan pembangunan anak, seperti menurunnya angka kemiskinan anak, meningkatnya penyelesaian pendidikan menengah pertama, dan berkurangnya jumlah anak yang belum mendapatkan vaksinasi. Namun tantangan masih dihadapi, mulai dari stunting, keterbatasan akses sanitasi aman, hingga capaian literasi yang perlu ditingkatkan.
UNICEF juga menegaskan kerja sama RI–UNICEF periode 2026–2030 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah melalui penguatan kebijakan berbasis bukti, penguatan sistem nasional, dan pendampingan intensif di wilayah prioritas. Jawa Barat sendiri ditetapkan sebagai satu dari 13 provinsi fokus dalam kerangka kerja sama Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri Paudah mengatakan penetapan Jawa Barat sebagai provinsi fokus mempertimbangkan indikator kesejahteraan dan kerentanan anak. “Keterlibatan UNICEF di Jawa Barat diarahkan melalui pendekatan menyeluruh bagi anak atau whole child approach yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pendampingan teknis lintas sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas Arifi menekankan bahwa hibah kerja sama RI–UNICEF berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat pembangunan nasional dan daerah. Ia berharap forum koordinasi tersebut mampu mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama baru agar implementasi program berjalan efektif, selaras, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah juga didorong mengintegrasikan praktik baik hasil kerja sama UNICEF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Rapat koordinasi awal tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi program serta penguatan koordinasi lintas sektor agar intervensi pembangunan anak di Jawa Barat berjalan efektif, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. san/*
