JAKARTA, KONSEPNEWS – Komite Investigasi Negara (KIN) mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki masalah Pusat Data Nasional (PDN) yang telah mengalami gangguan selama sepekan akibat serangan siber berupa ransomware.
Akibat serangan tersebut, sebanyak 282 data dari berbagai kementerian dan lembaga pusat serta daerah terkunci dan disandera oleh peretas.
Demikian pernyataan sikap KIN yang disampaikan melalui Ketua DPP KIN RI, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dalam keterangan persnya, baru-baru ini.
Diketahui, PDN merupakan pusat data vital yang seharusnya dilindungi secara maksimal. Komite Investigasi Negara menekankan bahwa otoritas terkait harus mampu mengatasi dan mempertahankan data nasional sesuai amanat undang-undang.
Oleh karena itu, KIN mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan dan undang-undang yang terintegrasi serta mengatur secara utuh mengenai PDN RI.
“Selain itu, diperlukan investigasi forensik yang meliputi forensik mobile, infrastruktur digital, SDM digital, dan Network Operation Center (NOC),” ujar Ketua DPP KIN RI, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
PDN tidak bisa dipisahkan dari beberapa komponen penting, salah satunya adalah server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data, yang terdiri dari dokumen, informasi, dan aplikasi.
Fungsinya, adalah menyediakan layanan dan data serta menjamin keamanan dan ketersediaan integritas data, yang memudahkan kerja berbasis data dan digital.
“Komponen lain yang tidak boleh terlewatkan adalah data center. Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan lainnya yang terkait,” Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro (kiri), Kominfo KIN RI Saiful SH (kanan)
Data center nasional berperan sebagai repositori terpusat bagi kepentingan negara dan harus memenuhi standar nasional dan internasional seperti IEC, NFPA, UL, SNI, PUIL, dan lainnya.
Data center memiliki tingkatan seperti Tier satu (Basic), Tier dua (Redundant Capacity Components), Tier tiga (Concurrently maintainable), dan Tier empat (Fault Tolerant). Saat ini, tingkatan Tier dari PDN negara kita belum diketahui secara pasti.
Komponen penting lainnya adalah satelit, yang berfungsi dalam teknologi telekomunikasi dan observasi bumi. Namun, belum jelas jenis satelit apa yang digunakan oleh PDN RI saat ini.
Back up data juga menjadi komponen penting lainnya. Proses membuat salinan dan duplikasi data dari perangkat ke alat penyimpanan lain bertujuan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan internal atau eksternal perangkat. Tanpa back up data, PDN menghadapi risiko besar kehilangan data yang berdampak luas.
Dalam konferensi pers APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran untuk PDN mencapai 700 miliar rupiah. Secara keseluruhan, anggaran belanja PDN tematis mencapai 112,9 triliun rupiah pada tahun 2024.
Kementerian Kominfo mendapatkan anggaran sebesar 4,9 triliun rupiah yang telah dibelanjakan untuk operasional BTS 4G senilai 1,6 triliun rupiah, pengembangan kapasitas satelit 700 miliar rupiah, operasional Palapa Ring 1,1 triliun rupiah, dan pengembangan PDN senilai 700 miliar rupiah.
Di samping Ketua DPP KIN RI, pernyataan sikap ini juga diamini oleh para petinggi KIN lainnya.
Di antaranya Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro, Brigjen TNI (Purn) Bambang Saiful Basri, Drs. Agus S. Budiman, M. Arief Nur Cholis, Brigjen TNI (Purn) Subagya Santosa, SH, MH, Prof. Dr. AR Adji Hoesodo, MM, MH, Ir. Eddie K. Wiyoto, MM, Kolonel Col (Purn) Bambang Sumardito, Kominfo KIN RI Saiful, SH, Sumarna, SH, dan Inggar Saputra, M.Si, yang semuanya turut menegaskan pentingnya langkah cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini. yz
