JAKARTA, KONSEPNEWS – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan terkait fenomena “no viral, no justice” yang marak di media sosial. Menurut Puan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa negara lambat dalam merespons berbagai permasalahan yang ada.
Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Puan menegaskan bahwa kekuasaan negara yang dipegang oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dijalankan secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat.
“Masyarakat membutuhkan kehadiran negara lebih dari sebelumnya. Namun, mereka merasa negara sering terlambat atau bahkan tidak merespons permasalahan yang mereka hadapi,” ujar Puan.
Fenomena “no viral, no justice” menggambarkan inisiatif masyarakat yang merasa perlu memviralkan isu-isu mereka di media sosial agar mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah. Puan menekankan bahwa DPR RI berkomitmen untuk memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsinya.
“DPR RI akan terus berusaha mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, maju, sejahtera, dan mudah,” tambahnya.
Selain itu, Puan menyebutkan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan (AKD) telah mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat mengenai sejumlah isu penting seperti tabungan perumahan rakyat, pembatalan pelamar bidan pendidik yang telah lulus seleksi PPPK 2023, judi online, masuknya penyedia jasa internet Starlink, masalah pertanahan termasuk mafia tanah dan sertifikat elektronik, serta peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.
Puan mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat. yz
