JAKARTA, KONSEPNEWS – Kasus bullying disertai rasisme terjadi di Binus School Simprug, Jakarta Selatan, pada 30-31 Januari 2024 lalu. Sekolah elit tersebut didesak untuk bertindak tegas setelah salah satu siswanya menjadi korban perundungan dan diskriminasi etnis oleh sesama siswa.
Kasus ini terungkap ketika korban melaporkan bahwa ia mengalami bullying yang disertai pelecehan fisik dan ucapan rasis oleh ketua kelompok pelaku berinisial K. Pelaku menyatakan bahwa korban tidak pantas bersekolah di institusi internasional tersebut karena berasal dari suku tertentu. Selain itu, korban juga dilecehkan secara fisik oleh pelaku.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Tangerang Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan sekolah untuk mendesak penanganan tegas terhadap kasus tersebut.
Ketua Umum organisasi tersebut, Syamsul Bahri Rumalutur, dalam keterangan.pers yang diterima redaksi Konsepnews, baru-baru ini, menekankan bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, dan meminta Kepolisian serta Kementerian Pendidikan untuk turun tangan.
Syamsul juga menekankan bahwa tindakan bullying diatur dalam Pasal 6 Permendikbud No. 46 Tahun 2023 yang meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, dan kekerasan seksual. Selain itu, ia mengutip Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 yang mewajibkan sekolah melindungi siswa dari kekerasan.
Masih dalam keterangan pers tersebut disebutkan bahwa pihak sekolah disebut belum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, dengan hanya menjatuhkan skorsing. Korban dan keluarganya merasa dirugikan karena sekolah tidak transparan dalam menangani kasus ini.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum juga mendesak Presiden Joko Widodo, Mendikbud Nadiem Makarim, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk turut memantau perkembangan kasus ini. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan secara transparan agar tidak ada lagi korban bullying di masa mendatang. san
