Sertifikat Get All 40 Sah Secara Hukum karena Tidak Dibatalkan Komisi Banding HAKI

by

Konsepnews.com – Keputusan majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada perkara gugatan merek dagang, dianggap cacat hukum.

Demikian disampaikan oleh Benny Bong, pengusaha lokal sekaligus pemilik merek produk cairan anti karat Get All 40, yang digugat WD 40 perusahaan yang berpusat di California, Amerika Serikat.

Benny Bong pun menduga telah terjadi perselingkuhan hukum. Ia menjelaskan bahwa gugatan pembatalan oleh WD 40 kepada Get All 40 telah dikabulkan Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat, pada sidang putusan yang berlangsung Rabu (25/8) silam.

Padahal sejak awal, pihak Get All 40 meminta agar majelis hakim tidak disidangkan karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang cukup berdasarkan hukum di Indonesia.

“Alasannya, kuasa hukum dari pengugat tidak memiliki legal standing yang sah menurut hukum Indonesia. Disamping itu, gugatan tersebut disidangkan tanpa melibatkan Komisi Banding dari HAKI yang mengeluarkan sertifikat Get All 40 secara sah,” ungkap Benny Bong dalam keterangan tertulis, Senin (13/9).

Sehingga, menurut Benny Bong, persidangan terkesan dipaksakan karena tidak memiliki landasan hukum sah menurut hukum Indonesia.

“Dan, patut diduga WD 40 telah mempermainkan hukum Indonesia karena berselingkuh dengan penegak hukum sehingga menciderai institusi kehakiman,” jelasnya.

Oleh karena itu, Benny Bong, akan mencari keadilan dengan melaporkan keputusan tersebut ke Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI.

“Karena keputusan yang kekurangan pihak dan cacat hukum, maka sertifikat Get All 40 adalah Sah secara hukum karena tidak dibatalkan oleh Komisi Banding HAKI, yang secara sah mengeluarkan sertifikat tersebut untuk mendukung produksi dalam negeri,” paparnya.

Karena merasa keputusan tersebut cacat hukum, maka demi keadilan dan transparansi, Benny Bong melalui kuasa hukumnya, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan meminta Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses hukum ini.

“Sehingga ada transparansi dan keadilan untuk memberi kepastian hukum untuk dunia usaha, khususnya produksi dalam negeri,” ujar Benny Bong.

Benny Bong juga mengaku heran karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang paling ahli dalam bidangnya, yakni  Dr. Suyud Margono SH, Sekjen Arbitrasi Mediasi HKI pada kesaksiannya menyebut tidak ada persamaan pada pokoknya, sehingga mudah bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan WD 40.

“Tapi majelis hakim yang dipimpin Dulhusin, SH, MH memutuskan lain dari kesaksian orang yang paling ahli dalam bidangnya, dengan mengabulkan gugatan WD 40 tanpa ada dasar hukum yang sah. Ini terkesan sembrono, asal asalan dan tidak profesional pada bidangnya,” ujar Benny Bong.

Hal senada juga disampaikan Ketua Koperasi Pasar HWI Lindeteves, Chandra Suwono saat menanggapi keputusan perkara tersebut, dengan mengatakan bahwa keadilan telah terciderai dengan keputusan yang asal-asalan dan terkesan tidak profesional sehingga tidak memberi kepastian hukum untuk dunia usaha.

“Putusan hakim tersebut mempertontonkan penzoliman pengusaha asing yang besar terhadap  pengusaha lokal yang nota bene UKM.  Keputusan diambil secara sembrono tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan oleh pengusaha lokal Get All 40,” papar Chandra Suwono.

Dengan putusan itu, maka pada perkara lainnya dengan para pihak yang sama, yakni  gugatan ganti rugi Get All 40 kepada WD 40 dalam perkara No. 41, Chandra Suwono berharap akan ada keadilan dan kepastian hukum.

“Karena selama beberapa tahun WD 40 telah menzolimin pengusaha lokal dengan membatalkan sertifikat Get All 40 yang terdahulu melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah menyebabkan terhentinya produksi Get All 40 dan merumahkan para karyawannya akibat produknya tidak boleh beredar selama beberapa tahun,” ungkap Chandra Suwono.

Menurut Chandra Suwono, melalui Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2019 yang sangat mendukung keberadaan produksi dalam negeri, maka memungkinkan Get All 40 melakukan banding merk di Komisi Banding HKI untuk mengambil kembali haknya.

Selanjutnya Get All 40 dapat mempekerjakan kembali karyawan nya dan dapat berusaha kembali.

Chandra Suwono berharap majelis hakim dalam mengambil keputusannya untuk perkara No. 41 agar bisa bersinergi dengan semangat Presiden Jokowi yaitu memcintai produksi dalam negeri. (ts)