Konsepnews.com, Jakarta – Adanya pandemi yang berdampak kepada semua sektor kehidupan manusia Indonesia harus dihadapi dengan kebijakan ekonomi, dab aturan hukum yang fleksibel dan adaptasi sosial budaya yang saling mendukung.
Hal ini diungkapkan dalam sebuah diskusi yang digagas oleh Media literasi dan informasi. Di antaranya Majapahit tv, TrenzIndonesia, Beritakin, Perempuan Nusantara, Konsepnews, Indocf, dan KIN.
Diskusi publik ini menghadirkan narasumber di antaranya Prof Dr Sudarsono Hardjosoekarto Guru besar UI, Dr Jaenullah M.Pd Akademisi IAIMNU Lampung, Saiful SH Pengamat kebijakan Publik, Inggar Saputra M.Si Peneliti, serta dipandu oleh Zakiyah S.pd dan Adi Wijaya M.pd.
Dalam diskusi tersebut, Prof Sudarsono mengungkapkan bahwa di tengah pandemi Covid-19, peran digital dan infrastrukturnya sangat dibutuhkan.
Masih menurut Prof Sudarsono, bahwa sangat diharapkan steering rether than rowing/pemerintah harus mengarahkan/edukasi publik.
Selain melaksanakan mission driven not rule driven, pemerintah menetapkan visi misi dari pusat ke bawah dan menggandeng para pakar swasta demi berjalannya digitalisasi secara paster, bettrer, chesper. Ada 3 prinsip dalam sistem digital yaitu:
- Reintegration. Menggabungkan fungsi yang telah terfragmentasi dan menjadi silo saat NPM.
- Need Based holism. Membangun struktural birokrasi yang fokus sepenuhnya pada kebutuhan warga melalui one stop process
- Digitalization sejauh mungkin menggunakan sistem layanan Digital untuk setiap bisnis dan layanan model publik.
Menurut Dr Jaenullah M.Pd Akademisi IAIM NU Lampung, bahwa digital dan sistemnya untuk dunia pendidikan sangat penting menuju pembangunan nasional maka harus ada SDM unggul.
Di situasi pandemi ini internet dan sistemnya harus merata terutama sinyal internet dan seluruh sekolah dan universitas bisa menjangkau layanan tersebut. Sehingga mampu menciptakan SDM unggul di tengah transformasi digital dan pandemi Covid-19.
Sedangkan menurut Saiful SH, pada tahun 2021 Indonesia telah memiliki kurang lebih 2700 aplikasi di instansi pemerintah pusat. Yang bisa menghemat biaya operasional sekitar 2.7 Triliyun Rupiah pertahun. Sedangkan aplikasi digital di wilayah dan pemda. Mampu menghemat biaya sekitar 12 Triliyun Rupiah pertahun. Ada 2 hal prioritas saat ini.
- Literasi dan edukasi tentang digital dan sistemnya sehingga masyarakat luas mampu menjadi pengampu data.
- Infrastruktur komunikasi berbasis satelit secara merata di segala sektor.ekonomi pendidikan, informasi, kesehatan dan lainnya. Konsolidasi joineperator tingkat pusat ke wilayah sampai ke desa.
Inggar Saputra M.Si menambahkan perlu adanya rekrutmen dalam hal ini pemerintah pusat terhadap karya riset anak bangsa. Dengan adanya teknologi digitalisasi ini. Jangan sampai kita hanya menjadi tujuan pasar saja.
Setidaknya, putra putri bangsa Ini mampu menciptakan teknologi digitalisasi dan adanya rekrutmen dari pemerintah pusat sehingga menjadi bermanfaat. yz
