JAKARTA, KONSEPNEWS – Ketua Umum Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman, mendorong agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pemerintahan Indonesia.
Hal itu diungkapkan Taufan dalam pernyataan persnya pada awak media, pada Selasa (4/6/2024), di Jakarta.
Menurut Taufan, hadirnya TNI sebagai stabilisator dan dinamisator di pemerintahan merupakan peran yang aktual dan sesuai dengan tantangan zaman.
“TNI sudah seharusnya menjadi stabilisator dan dinamisator, yang dampaknya akan dirasakan dalam kehidupan berbangsa pada umumnya,” ungkap Taufan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, peran stabilisator dan dinamisator yang akan diambil oleh TNI kini tentu berbeda dengan yang pernah terjadi pada era Orde Baru lalu.
Ketika itu, keterlibatan TNI dalam aspek politik cukup dominan. Ini salah satunya bisa dilihat dari adanya Fraksi TNI/Polri di parlemen. Namun hal itu kini tidak ditemukan.
Menurut Taufan, fakta itu menunjukkan kalau kondisi Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan era Orde Baru.
Selain hilangnya peran politik TNI di parlemen, perbedaan lainnya bisa dilihat dari proses pemilihan presiden.
Dr. Taufan Hunneman – Ketua Umum Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika
“Pada era orde baru, presiden dipilih melalui MPR Ri dan tidak ada batas waktumya,” tandas mantan aktivis 98 ini.
Meski begitu, lanjut Taufan, kini kita masih membutuhkan TNI untuk mengambil peran sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan berbangsa.
Salah satu contoh tampilnya TNI sebagai stabilisator dan dinamisator, adalah adanya nota kesepahaman antara TNI dan Kementerian BUMN.
Nota tersebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Maret 2024 lalu.
“Melalui nota itu, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang strategis guna mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufan.
Ia lalu menjelaskan, sedikitnya ada tiga hal dampak positif dari adanya nota kesepahaman antara TNI dan Kementerian BUMN.
Pertama, TNI menjadi garda terdepan untuk menjaga ideologi Pancasila yang diterapkan di BUMN atau perusahaan milik negara yang lainnya.
Kedua, TNI akan mencegah ideologi lain, selain Pancasila, tumbuh dan berkembang di dalam sebuah BUMN.
Dan terakhir, dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membawa setiap insan memiliki rasa memiliki pada bangsa dan negara Indonesia.
“Berkaca pada nota kesepahaman TNI dan Kementerian BUMN, hal serupa juga bisa diterapkan dalam aspek kehidupan berbangsa lainnya,” pungkas Taufan. yz
