PAPUA SELATAN, KONSEPNEWS – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara resmi.
Menurut Apolo, dokumen RPJMD harus menggambarkan secara menyeluruh arah pembangunan daerah, dengan dasar kondisi lapangan yang aktual dan data yang kuat. Ia menekankan pentingnya menyusun rencana yang realistis dan dapat dijalankan secara konkret.
“Kita tidak ingin membuat perencanaan yang terlalu tinggi, tapi tak bisa dijalankan. Kita butuh rencana yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar Apolo dalam forum tersebut.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, juga turut memberikan pandangan secara daring. Ia menyampaikan bahwa RPJMD harus mempertimbangkan kesesuaian antara kebijakan pusat dan lokal, serta menjawab tantangan daerah dengan pendekatan adaptif.
“Setiap daerah punya tantangan unik. Maka, pendekatan berbasis potensi lokal menjadi sangat penting,” ungkap Restuardy dalam pernyataannya.
Musrenbang kali ini turut mengangkat persoalan konektivitas antarwilayah, penguatan perlindungan masyarakat adat, serta perlunya inovasi pelayanan publik yang menjangkau pelosok. Diskusi juga menyoroti upaya pelestarian budaya dan pengendalian harga bahan pokok.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan didorong menyusun prioritas pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat dan daerah terpencil, tanpa meninggalkan standar pembangunan nasional. Peran semua stakeholder menjadi penting dalam proses ini.
“Kolaborasi menjadi kunci agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen, tetapi pedoman hidup pembangunan daerah lima tahun ke depan,” tutup Apolo. san/*
