JAKARTA, KONSEPNEWS – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaannya ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Jakarta yang dihadiri Kemendagri, Kemensos, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan daerah.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menyebut program ini sebagai bentuk mandat kemanusiaan yang menuntut kolaborasi nyata antara pusat dan daerah. “Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, tetapi upaya membangun kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga termiskin,” ujarnya dalam rilis resmi, Minggu (26/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan program ini berkelanjutan, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga menjamin akses pendidikan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pusat, kata Chaerul, telah menyiapkan kerangka kebijakan, regulasi, dan dukungan pendanaan lintas kementerian untuk memperkuat sistem pendidikan dasar di wilayah miskin dan terpencil.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, pemerintah membentuk struktur koordinasi lintas lembaga, terdiri dari Tim Pengarah, Pembina, Penanggung Jawab, dan Pengawas, yang bekerja di bawah koordinasi Kemendagri. Struktur ini dirancang agar pengawasan dan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi nasional.
Data terkini mencatat bahwa hingga Oktober 2025, Sekolah Rakyat telah melayani 9.705 siswa di 166 titik, dibimbing oleh 1.469 guru dan 2.730 tenaga pendidik. Pembangunan lahan permanen Tahap II juga telah mencapai 104 lokasi dari total 108 yang diidentifikasi. Empat lokasi yang dikeluarkan dari daftar dinilai tidak memenuhi aspek legalitas dan kelayakan lingkungan.
Keputusan tersebut, menurut Chaerul, menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan standar tata ruang, keamanan, dan kualitas pendidikan. Ia menegaskan, pendekatan pemerintah tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berorientasi kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi motor perubahan sosial yang memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau. “Anak-anak dari keluarga miskin berhak bermimpi besar. Sekolah Rakyat adalah pintu untuk itu,” tegas Chaerul.
Program ini kini menjadi simbol kolaborasi baru pemerintah dalam menyatukan kebijakan sosial, pendidikan, dan pembangunan manusia demi menciptakan masa depan yang lebih setara bagi seluruh warga negara. san/*
