JAKARTA, KONSEPNEWS – Di tengah perdebatan panas di media sosial tentang proyek kereta cepat Whoosh, mantan Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, angkat bicara. Lewat tulisannya berjudul “Debat Kusir Whoosh”, ia mengulas secara mendalam persoalan pembengkakan biaya, skema pendanaan, dan kelemahan perencanaan proyek infrastruktur besar ini.
Menurut Laksamana, pembengkakan biaya proyek sebesar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar 22 persen dari total anggaran awal menunjukkan perencanaan yang tidak matang. “Dalam praktik manajemen proyek yang baik, pembengkakan hanya sekitar lima persen,” ujarnya.
Ia menilai kondisi medan proyek yang berat, jalur penuh viaduk dan terowongan, serta pembebasan tanah yang lamban menjadi penyebab utama lonjakan biaya. Dari total panjang lintasan 142,3 kilometer, sekitar 62 persen terdiri dari jembatan dan terowongan dengan biaya pekerjaan sipil mencapai 3,3 miliar dolar AS.
Selain itu, biaya pembebasan tanah mencapai 584 juta dolar AS, ditambah bunga selama konstruksi sebesar 876 juta dolar AS. “Kombinasi ini membuat proyek Whoosh mengalami cost overrun yang tinggi,” ujarnya.
Laksamana membandingkan proyek Whoosh dengan Chuo Shinkansen di Jepang yang biayanya lebih besar, namun memiliki kondisi geografis dan struktur tanah serupa. Sebaliknya, ia menilai perbandingan dengan proyek kereta cepat di China tidak relevan karena perbedaan medan dan komponen biaya.
Di sisi pembiayaan, ia menjelaskan bahwa pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 5,5 miliar dolar AS memang lebih mahal dibandingkan penawaran Jepang, namun dipilih karena tidak membebani APBN secara langsung. “Skema B2B dianggap lebih cepat direalisasikan dibandingkan tawaran Jepang yang mensyaratkan jaminan pemerintah,” katanya.
Namun, setelah pembengkakan biaya, China meminta adanya jaminan dari pemerintah Indonesia, yang membuat skema berubah menjadi G2G. “Artinya, utang tersebut kini menjadi tanggungan negara,” ungkapnya.
Ia menilai solusi utama proyek ini terletak pada dua hal: restrukturisasi pinjaman dan peningkatan pendapatan. Menurutnya, pendapatan PT KACIC kini sudah melampaui biaya operasional, tetapi masih terbebani oleh bunga pinjaman. “Dengan restrukturisasi dan perpanjangan tenor, beban utang bisa dikurangi,” sarannya.
Selain itu, ia mengusulkan agar jalur kereta cepat diperpanjang hingga Surabaya untuk meningkatkan jumlah penumpang dan mempercepat pengembalian investasi. “Ekspansi jalur akan memperkuat daya saing dan manfaat ekonomi proyek,” katanya.
Dalam bagian akhir tulisannya, Laksamana menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola dan reformasi politik. Ia menilai Indonesia perlu memiliki undang-undang khusus yang mendukung pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur.
“Warga yang rela tanahnya digunakan demi kepentingan publik harus diberi penghargaan sebagai patriot,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya akan berhasil jika disertai sistem pengawasan yang kuat. “Tanpa oposisi yang efektif, pemerintah berjalan tanpa kontrol. Kualitas demokrasi dan pembangunan sangat tergantung pada kualitas oposisi,” tulisnya menutup refleksi panjang tersebut. rpaf
