JAKARTA, KONSEPNEWS – Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya memperkuat pemerataan pelayanan dasar melalui pendampingan dan bimbingan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan bersama Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Bimtek tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap warga, tanpa kecuali, memperoleh pelayanan yang layak sesuai regulasi nasional.
Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Maddaremeng, mengingatkan bahwa enam urusan wajib layanan dasar merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Enam urusan itu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan dasar lainnya.
“Pemerintah daerah harus bisa memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi. SPM adalah ukuran paling mendasar untuk menilai kelayakan layanan publik,” ujar Maddaremeng menegaskan.
Ia menjelaskan, meski SPM adalah standar minimum, orientasi pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada angka dasar tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang bukan hanya layak, tetapi juga berkualitas, mudah diakses, dan merata hingga wilayah pedesaan.
“Pemenuhan SPM tidak boleh hanya mengejar minimum. Layanannya harus makin baik, makin terjangkau, dan semakin berkualitas setiap tahun,” tandasnya.
Pendampingan Bina Bangda ini sekaligus menjadi sarana evaluasi agar Pemkab Klungkung dapat memperbaiki proses pelaporan, penganggaran, dan implementasi kebijakan berbasis indikator layanan dasar. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun langkah strategis untuk mempercepat peningkatan layanan dasar, termasuk melalui penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang lebih terarah.
“Kami pastikan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi SPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghadirkan layanan publik yang lebih merata dan berkualitas,” ujar Satria.
Ia menambahkan bahwa peningkatan layanan dasar merupakan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Klungkung. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan SPM berada pada jalur yang tepat.
Dengan sinergi pusat dan daerah, peningkatan pelayanan dasar di Klungkung diharapkan tidak lagi bersifat parsial, tetapi terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. ich
