JAKARTA, KONSEPNEWS – Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi perhatian Indonesia Civilian Police Watch (ICPW). Organisasi tersebut menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga regulasi tersebut memasuki tahap pengambilan keputusan di parlemen.
Ketua ICPW Bambang Suranto mengatakan, kontribusi Dasco tidak hanya terlihat dalam proses pembahasan di parlemen, tetapi juga melalui keterlibatannya secara langsung menemui masyarakat yang menyuarakan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Bambang mengingat peristiwa 27 Agustus 2026, ketika Dasco menemui puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Masyarakat pasti tahu dan menyaksikan bagaimana Sufmi Dasco Ahmad dengan gigih memperjuangkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya agar segera disahkan,” kata Bambang dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kehadiran Dasco di tengah massa aksi menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, terutama dalam merespons aspirasi publik terkait pemberantasan korupsi.
Saat itu, Dasco menyampaikan komitmen bahwa RUU Perampasan Aset akan dirampungkan paling lambat 15 Desember 2026.
“Di hadapan puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Dasco berdiri dengan tenang dan memasang badan. Ia berjanji RUU Perampasan Aset ini bakal dirampungkan paling lambat 15 Desember 2026,” ungkap Bambang.
Namun, perkembangan pada Kamis (19/11/2026) menjadi perhatian tersendiri. DPR RI telah mengambil keputusan terhadap RUU tersebut sebelum tenggat waktu yang sebelumnya dijanjikan.
“Ini yang menjadi perhatian. Bahkan, 280 juta jiwa masyarakat menyaksikan aksi nyata seorang wakil rakyat bernama Sufmi Dasco Ahmad,” ujarnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Komitmen itu dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan disaksikan perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Mas Botok. Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, saat itu meminta pimpinan DPR bertanggung jawab atas komitmen yang telah disampaikan. Salah satu poin dokumen tersebut menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan aset hasil tindak pidana.
Dokumen itu juga memuat pernyataan kesiapan pimpinan DPR untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR apabila hingga 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam rapat paripurna.
Bagi ICPW, perkembangan ini menjadi catatan penting bahwa aspirasi masyarakat dan komitmen yang disampaikan wakil rakyat harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam proses legislasi. Zan





