JAKARTA, KONSEPNEWS – Mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, menilai bahwa menguatnya dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, berkaitan erat dengan kegagalan Reformasi dalam membangun narasi besar yang mampu menandingi bayangan Orde Baru. Pandangan itu ia sampaikan dalam opini bertajuk “Zeitgeist: Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional” yang ditulis di Kebayoran Baru pada 17 November 2025.
Laksamana mengutip teori Halbwachs dan Assmann yang menyatakan bahwa kepahlawanan bersifat “selektif dan periodik”. Ia menegaskan bahwa gelar pahlawan biasanya diberikan untuk menonjolkan fase tertentu dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan perjalanan hidupnya.
“Gelar pahlawan menonjolkan fase tertentu dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan perjalanan hidupnya,” katanya.
Ia bahkan mencontohkan tokoh dunia. George Washington dipuji sebagai pendiri Amerika, meskipun memiliki budak. Nelson Mandela dihargai atas perjuangan anti-apartheid, bukan periode militannya.
Menurut Laksamana, Reformasi 1998 hanya berhasil membongkar sistem politik otoriter, namun tidak mampu menggantikan narasi ideologis besar yang sebelumnya dipegang Orde Baru. Ia mengatakan bahwa kelompok reformis tidak pernah mencapai kesepahaman naratif.
“Reformasi berhasil membongkar institusi otoriter, tetapi gagal menciptakan narasi ideologis pemersatu yang dapat menggantikan ‘gema pembangunan’ Orde Baru,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa fragmentasi politik setelah 1998 memperburuk keadaan. “Mereka terpecah belah sejak dimulai Sidang Umum MPR RI hasil pemilu 1999,” ujarnya.
Dalam opininya, Laksamana berpendapat bahwa praktik politik pasca-Reformasi yang dianggap semakin koruptif membuat sebagian masyarakat merindukan masa lalu.
“Pada zaman Reformasi, korupsi telah menjadi pola hidup (way of life),” ungkapnya.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut membuat stabilitas ala Soeharto kembali dipandang menarik. “Kondisi ini menciptakan kevakuman… sehingga narasi Orde Baru tetap menjadi satu-satunya cerita besar yang koheren,” jelasnya.
Laksamana juga mengaitkan fenomena politik saat ini dengan teori generational replacement dari Ronald Inglehart. Ia menyebut para pemimpin Reformasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aspirasi generasi muda.
“Pemimpin yang berkuasa terlalu lama sering gagal menyesuaikan diri dengan pergeseran nilai antargenerasi,” ujarnya.
Ia juga menggunakan teori political decay Huntington. Menurutnya, institusi politik yang tak mampu beradaptasi akan mengalami pembusukan politik, sehingga dianggap tidak relevan. Kondisi ini, membuat sebagian masyarakat menilai Soeharto secara lebih positif. Laksamana menyoroti bahwa elite Reformasi gagal melahirkan simbol-simbol budaya, cerita perjuangan, atau tokoh kuat baru.
“Para pemimpin reformasi gagal menghasilkan karya budaya ikonik; simbol-simbol yang mudah diingat; storytelling yang utuh tentang perjuangan demokrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian tokoh reformasi justru terjerat dalam kekuasaan. “Sebagian terkooptasi masuk ke dalam jaringan patronase dan kenikmatan kekuasaan,” ujarnya.
Di akhir tulisannya, Laksamana menekankan bahwa tokoh bangsa harus dinilai berdasarkan kontribusi positifnya, bukan kesempurnaannya.
“Pahlawan nasional bukan malaikat yang tidak berdosa… mereka memiliki kehidupan yang tidak sempurna,” tulisnya. rpaf
