JAKARTA, KONSEPNEWS – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan edaran yang berisi arahan kepada jajaran NU se-Indonesia untuk menyikapi dinamika unjuk rasa di berbagai daerah. Dalam surat bernomor 4381/PB.01/A.II.08.47/99/08/2025, PBNU meminta kader dan pengurus NU menjaga kondusivitas serta loyalitas kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi tersebut mencakup sejumlah poin, di antaranya meneguhkan dukungan kepada pemerintah, melakukan komunikasi dengan aparat keamanan, memperkuat konsolidasi internal agar tidak terprovokasi isu yang menimbulkan kegaduhan, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, PBNU juga mendorong istighatsah dan doa bersama demi keselamatan bangsa.
Namun, muatan edaran itu memunculkan tafsir politik. Penekanan pada “meneguhkan kepercayaan dan loyalitas kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto” dianggap sebagian kalangan sebagai pernyataan dukungan eksplisit PBNU kepada pemerintah.
Pengamat menilai, langkah ini bisa memperkuat citra NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kritik dari pihak-pihak yang khawatir organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini terlalu dekat dengan kekuasaan.
PBNU sendiri menekankan bahwa arahan tersebut bertujuan mencegah kerusuhan dan memastikan warga NU tidak terprovokasi oleh isu yang bisa memperkeruh suasana. “Instruksi ini merupakan wujud komitmen NU menjaga kedamaian, keamanan, serta keutuhan bangsa,” tulis PBNU dalam surat edarannya. ***
