JAKARTA, KONSEPNEWS – Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, dan diplomasi menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional. Namun, keberhasilan berbagai program tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada kuartal I 2026. Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih tumbuh di tengah dinamika perekonomian global.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh lapisan masyarakat. Daya beli rumah tangga, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, dan pemerataan pendapatan tetap menjadi faktor penting untuk melihat apakah pertumbuhan tersebut dirasakan secara luas.
Program Sosial Menjadi Perhatian
Salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Sekretariat Kabinet pada Oktober 2025 melaporkan bahwa MBG telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat dengan dukungan 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain bertujuan meningkatkan asupan gizi, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui kebutuhan bahan pangan, distribusi, serta tenaga kerja. Petani, peternak, pedagang, dan pelaku usaha lokal dapat memperoleh peluang dari rantai pasok tersebut.
Namun, pelaksanaan program dalam skala besar juga membutuhkan pengawasan yang konsisten. Kualitas makanan, standar kebersihan, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran menjadi aspek penting agar manfaat program sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Pemerintah juga memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat basis data penerima bantuan sosial. Integrasi data diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih bantuan dan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sesuai ketentuan program. Langkah ini diarahkan untuk mendorong deteksi dini penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal.
Ketahanan Pangan dan Nasib Petani
Ketahanan pangan menjadi agenda lain yang mendapat perhatian pemerintah. Upaya meningkatkan produksi dalam negeri dan memperkuat cadangan pangan diarahkan untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan maupun gejolak harga internasional.
Dalam laporan mengenai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton. Angka tersebut dilaporkan sebagai tingkat tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Laporan yang sama mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36. NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan produksi dan konsumsi.
Kenaikan NTP dapat menjadi indikasi membaiknya posisi ekonomi petani. Meski begitu, indikator ini perlu dibaca bersama kondisi biaya produksi, akses pupuk, distribusi hasil panen, serta harga yang diterima petani di tingkat lapangan.
Keberhasilan menjaga stok beras juga perlu diikuti dengan distribusi yang efektif dan harga pangan yang terjangkau. Dengan demikian, manfaat kebijakan pangan tidak hanya terlihat dari besarnya cadangan pemerintah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar.
Diplomasi dan Posisi Indonesia di Tingkat Global
Di bidang hubungan luar negeri, pemerintahan Prabowo berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.
Salah satu langkah penting adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Kelompok kerja sama yang melibatkan sejumlah negara berkembang dan kekuatan ekonomi dunia tersebut menjadi salah satu forum bagi Indonesia untuk memperluas hubungan ekonomi serta mendorong reformasi tata kelola global.
Keanggotaan ini membuka peluang memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan pembangunan. Namun, manfaatnya bagi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan hubungan diplomatik menjadi kesepakatan konkret yang menguntungkan perekonomian nasional.
Selain BRICS, kerja sama bilateral dan regional di bidang perdagangan, energi, teknologi, serta industri pertahanan juga menjadi bagian dari diplomasi pemerintah. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap kesepakatan memberikan manfaat yang terukur, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri.
Stabilitas Politik dan Tantangan Pengawasan
Dari sisi politik, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung koalisi yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Dukungan tersebut dapat membantu pemerintah menjalankan agenda pembangunan dan mempercepat pembahasan kebijakan.
Namun, stabilitas politik tidak otomatis menjamin seluruh kebijakan berjalan efektif. Kualitas perencanaan, kemampuan birokrasi, transparansi anggaran, dan pengawasan tetap menentukan hasil akhirnya.
Koalisi yang kuat juga perlu diimbangi dengan fungsi pengawasan parlemen yang berjalan secara independen. Kritik dari masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas dibutuhkan untuk memastikan kebijakan publik tetap akuntabel.
Di sisi lain, besarnya program pemerintah menuntut pengelolaan anggaran yang cermat. Pemerintah perlu memastikan belanja negara memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Penegakan hukum serta pemberantasan korupsi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa tata kelola yang baik, program dengan tujuan besar sekalipun berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Mengukur Keberhasilan dari Dampak bagi Masyarakat
Memasuki tahun kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki sejumlah modal berupa pertumbuhan ekonomi, program sosial berskala besar, penguatan ketahanan pangan, dan perluasan kerja sama internasional.
Akan tetapi, capaian tersebut perlu terus diuji melalui data yang transparan dan evaluasi berkala. Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, program sosial harus menjangkau kelompok yang tepat, sedangkan kebijakan pangan mesti membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan. ***
