JAKARTA, KONSEPNEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di seluruh daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Pemerintah Daerah pada Penurunan Angka Kematian Ibu – Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/10).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan perencanaan, pengendalian penduduk, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Hadir pula Ketua TP PKK dari beberapa daerah secara daring. Rapat dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan ditutup oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.
Dalam sambutannya, Paudah menyoroti masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyampaikan bahwa target penurunan AKI telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup, dan akan ditekan menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada 2029. Sementara dalam RPJPN 2025–2045, pemerintah menargetkan AKI turun drastis menjadi hanya 16 per 100.000 kelahiran hidup.
Paudah menjelaskan, pemerintah bersama UNFPA telah mengembangkan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro), yang menjadi strategi kolaboratif antarinstansi untuk menghasilkan kebijakan dan anggaran daerah berbasis kesehatan reproduksi. Program ini telah diujicobakan di delapan kabupaten dan akan diperluas ke seluruh Indonesia pada 2026.
Lebih lanjut, ia mengingatkan tentang diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/4591/SJ tanggal 19 Agustus 2025 yang menginstruksikan gubernur dan bupati/wali kota untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penurunan AKI, melalui integrasi perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi di daerah masing-masing.
Paudah menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan advokasi kepada OPD terkait agar pelaksanaan strategi penurunan AKI dapat berjalan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan keluarga melalui TP PKK yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam program-program kesehatan ibu dan anak.
“TP PKK memiliki peran sentral dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat serta memperkuat kesadaran keluarga terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak. Ini menjadi bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang tertuang dalam Rencana Induk Gerakan PKK 5 Tahunan,” ujar Paudah.
Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TP PKK, target penurunan AKI dapat dicapai secara berkelanjutan. “Melalui keterlibatan aktif TP PKK dari pusat hingga daerah, diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, sehingga upaya menekan AKI bisa berlangsung efektif dan berkelanjutan,” tutupnya. san/*
