JAKARTA, KONSEPNEWS – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui gelaran Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025.
Mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita”, acara ini diselenggarakan oleh Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dan Gates Foundation, dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
IFIS 2025 menjadi forum diskusi dan kolaborasi strategis pertama di Indonesia yang secara khusus berfokus pada inklusi keuangan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IFIS 2025 tidak hanya akan menjadi wadah dialog, tetapi juga menjadi tonggak penting untuk mempercepat agenda inklusi keuangan nasional.
“Kolaborasi ini akan membuka jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan paling mendesak yang terjadi di masyarakat kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Berdasarkan data terbaru, angka inklusi finansial di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif. Sebanyak 76,3% penduduk tercatat telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal, dan 88,7% telah menggunakan layanan keuangan formal.
“Kami turut bangga dan bersyukur atas tren positif ini yang selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Barbara Ubaldi, selaku Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI, menyatakan bahwa tanpa akses terhadap layanan keuangan dasar, masyarakat menjadi lebih rentan jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam, terutama saat krisis.
“Misalnya, pada saat pandemi Covid-19, banyak masyarakat rentan di dunia yang tidak memiliki dana darurat untuk keperluan pelayanan kesehatan mendesak. Selain itu, banyak juga yang kehilangan mata pencahariannya,” ujar Barbara.
Dirinya menambahkan dua prioritas aksi utama, yaitu membangun infrastruktur digital publik yang inovatif serta memanfaatkan teknologi.
“Keduanya berperan penting untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya operasional finansial,” tambahnya.
Melalui rangkaian diskusi panel tematik serta peluncuran dokumen strategis “Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran”, IFIS 2025 menyoroti berbagai isu krusial dan inovasi sistem keuangan inklusif.
Kajian pemetaan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ke depan.
Dalam rangkaian peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa peran 552 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu kunci menuju Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh kementerian/lembaga, IKAD dihadirkan sebagai instrumen strategis untuk penyelarasan target pusat dan daerah (nasional hingga tingkat kabupaten/kota), serta menjadi kunci bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengakselerasi inklusi keuangan secara sinergis di seluruh wilayah,” papar Friderica.
Fokus pembahasan forum kali ini mencakup peran infrastruktur publik digital dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang setara, serta peningkatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan.
Inklusi keuangan merupakan salah satu fokus utama dalam RPJMN, di mana RPJMN 2025–2029 menargetkan capaian inklusi keuangan sebesar 91% pada tahun 2025 dan 93% pada 2029. Pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal, dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka.
Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyoroti pentingnya menyukseskan inklusi keuangan yang didukung oleh literasi keuangan, khususnya melalui pemanfaatan akun serta peningkatan informasi mengenai risiko investasi.
IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita guna mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan.
“Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia,” tukasnya. sandi





