JAKARTA, KONSEPNEWS – Sejumlah tokoh masyarakat sipil dan aktivis lintas generasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menyerukan pentingnya menjaga demokrasi Indonesia dari polarisasi, konflik tidak produktif, serta pengaruh asing yang merusak kedaulatan nasional. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi bertajuk “Jangan Gaduh”, yang ditandatangani oleh 22 aktivis dari berbagai latar belakang.
Mereka menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berjalan dengan semangat persatuan, bukan dijadikan alat untuk memecah belah bangsa.
“Demokrasi kita harus memberi ruang untuk perbedaan pandangan, namun tetap menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial,” ujar Irohman Nugroho, salah satu inisiator gerakan yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa era 2000-an.
Menurut Koalisi, di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat harus mengedepankan dukungan konstruktif terhadap pembangunan nasional. Kritik boleh dan bahkan perlu disampaikan, namun harus bersifat membangun, bukan destruktif.
“Kritik yang membangun adalah kritik yang memberikan solusi, bukan hanya menyerang atau merendahkan,” tegas Rio Rizalino, mantan aktivis pers mahasiswa Bulletin Recht.
Koalisi juga menyoroti potensi pengaruh asing yang dapat melemahkan kedaulatan negara. Mereka mengimbau masyarakat untuk mewaspadai agenda-agenda terselubung dari pihak luar yang bisa saja masuk melalui organisasi non-pemerintah (LSM) asing.
“Indonesia adalah negara strategis yang kaya sumber daya alam. Maka, kepentingan asing yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional harus diwaspadai,” kata Ferdiansyah, aktivis keberagaman.
Selain itu, Koalisi mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam mendukung pemerintahan melalui berbagai cara, mulai dari pekerjaan sehari-hari, keterlibatan dalam kegiatan sosial, hingga menyampaikan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara elegan dan bertanggung jawab.
“Demokrasi adalah sarana untuk membangun bangsa, bukan ajang saling menghujat. Kita harus dukung Prabowo-Gibran dengan kritik cerdas dan partisipasi aktif,” ujar Bima Putra Surya Pranata, aktivis mahasiswa.
Mereka menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan yang sah dan lahir dari proses konstitusional. Maka, sudah sewajarnya semua elemen bangsa memberikan dukungan demi kemajuan Indonesia.
Penutup dari pernyataan ini menegaskan bahwa demokrasi adalah milik bersama dan harus dijaga dengan semangat gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.
Daftar Penandatangan Pernyataan:
Irohman Nugroho (Mantan Aktivis Mahasiswa 2000-an)
Bima Putra Surya Pranata (Aktivis Mahasiswa)
Taufan Hunneman (Aktivis 98)
Yoega Diliyanto (Aktivis 98)
Rio Rizalino (Mantan Aktivis Pers Mahasiswa Bulletin Recht)
Ferdiansyah (Aktivis Keberagaman)
Jufriyadi (Mantan Aktivis Pers Mahasiswa Bulletin Recht)
Rama Machriza (Aktivis Mahasiswa)
Yusuf Aryadi (Poros Pemuda Nusantara)
Carrisa Aprilia (Aktivis Mahasiswa)
Abrar Amrico Putra (Aktivis Mahasiswa)
Syukriah Jamil (Solidaritas)
Abrar Zuhdi (Aktivis Mahasiswa)
Noni Devitasari Silaban (Aktivis Mahasiswa)
Rizky Sapto (Aktivis Nahdlatul Ulama)
Muhammad Arif (Aktivis Mahasiswa)
Al-Mujadillah (Mantan Aktivis 98)
Marvel Mirakel (Aktivis Mahasiswa)
Febriani Valentina Camsa (Aktivis Mahasiswa)
Hannatasya Ramadhini Hermanda (Aktivis Mahasiswa)
Bram Suryadi (Aktivis Mahasiswa)
Muhammad Rafli Paluala (Aktivis Mahasiswa)
Koalisi menutup pernyataan mereka dengan ajakan: “Mari jaga demokrasi Indonesia tanpa kegaduhan, demi masa depan bangsa yang lebih baik.” ***
