BANDUNG, KONSEPNEWS – Seolah menonton kisah perjuangan dalam film bertema pelayanan publik, langkah pemerintah memastikan layanan dasar bagi masyarakat terus bergulir dengan intensitas tinggi. Di tengah hiruk-pikuk Kota Bandung, tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi terpadu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seperti adegan penting dalam film dokumenter kebijakan publik, kegiatan ini merekam komitmen nyata agar setiap daerah mampu melayani warganya secara adil dan merata.
Dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Maddaremmeng, tim ini meninjau berbagai lokasi layanan publik seperti Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Bandung, dan Satuan Damkar Kota Bandung. Setiap kunjungan menjadi potongan adegan yang menggambarkan kerja keras di balik layar kebijakan pemerintah daerah. Di setiap lokasi, tampak upaya sungguh-sungguh untuk menjaga standar layanan sesuai regulasi nasional.
Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, menjelaskan bahwa kegiatan monev ini tidak hanya untuk mengecek data dan angka, tetapi juga menghidupkan kembali semangat pelayanan publik yang berorientasi pada manusia. “Kami ingin memastikan pelaksanaan SPM benar-benar memberi dampak bagi masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujarnya, seperti sutradara yang ingin setiap adegan menciptakan makna nyata.
Salah satu adegan paling inspiratif muncul ketika tim meninjau Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Di sinilah lahir “Si Madu SPM” — Sistem Manajemen Terpadu dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan. Layaknya teknologi canggih dalam film fiksi ilmiah, inovasi ini mengintegrasikan sistem pelaporan dari berbagai puskesmas dan program ke dalam satu platform digital yang efisien.
Sebelumnya, pelaporan dilakukan secara manual dan terpisah antarunit, yang sering membuat proses evaluasi lambat dan berulang. Namun kini, berkat inovasi digital Si Madu SPM, semua indikator pelayanan dasar bidang kesehatan dapat dipantau secara real-time, membuat tata kelola publik semakin modern, cepat, dan terukur.
Dengan penerapan sistem ini, Kabupaten Bandung tampil sebagai contoh nyata bahwa transformasi pelayanan publik bisa dibingkai dengan semangat inovasi. Seperti film dengan akhir yang optimistis, Si Madu SPM memperlihatkan bahwa birokrasi pun bisa beradaptasi dengan teknologi dan kreativitas.
Pelaksanaan monev terpadu ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi ini menjadi “naskah skenario” utama yang mengarahkan tiap daerah agar memainkan peran sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
Pada akhirnya, kisah tentang SPM dan inovasi Si Madu SPM di Bandung bukan hanya catatan administratif. Ini adalah narasi tentang transformasi — tentang bagaimana pelayanan dasar bisa menjadi tontonan inspiratif, di mana birokrasi dan kemanusiaan berpadu dalam satu cerita besar menuju kesejahteraan masyarakat. san/*
