JAKARTA, KONSEPNEWS – Kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4) kini berkembang menjadi isu serius terkait dugaan kelalaian sistemik dalam pengelolaan keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.
Peristiwa nahas tersebut diduga bermula dari lemahnya pengamanan di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal. Kondisi ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa kontrol maksimal, sehingga menyebabkan KRL berhenti mendadak di jalur aktif.
Dalam waktu bersamaan, kereta api Argo Bromo Anggrek yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat tidak memiliki cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Benturan pun tak terelakkan, memicu kerusakan hebat pada rangkaian KRL.
Evakuasi korban berlangsung penuh ketegangan. Petugas gabungan bekerja keras mengevakuasi korban dari gerbong yang ringsek. Hingga kini, korban meninggal dunia tercatat tujuh orang, sementara puluhan lainnya mengalami luka serius.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya menilai tragedi ini sebagai bukti nyata adanya kegagalan dalam sistem keselamatan operasional. Mereka menyoroti berbagai potensi pelanggaran, mulai dari sistem persinyalan hingga manajemen risiko.
Ketua Harian FSP, Tomy Tampatty, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa. “Ini adalah konsekuensi dari kelalaian serius dalam sistem. Harus ada yang bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.
FSP juga mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh hingga ke akar masalah. Mereka meminta agar kemungkinan unsur pidana tidak diabaikan dalam proses penyelidikan.
Selain itu, tuntutan audit total terhadap sistem keselamatan PT KAI juga disuarakan. Evaluasi menyeluruh terhadap pengamanan perlintasan, sistem persinyalan, serta prosedur darurat dinilai mendesak untuk segera dilakukan.
“Jangan tunggu korban berikutnya. Reformasi total sistem keselamatan adalah harga mati,” tutup Tomy dengan nada tegas.
Gangguan operasional yang terjadi pascakecelakaan memang berdampak luas, namun publik kini menuntut lebih dari sekadar normalisasi layanan—yakni jaminan keselamatan yang benar-benar dapat dipercaya. san/*
